Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk memperkuat upaya digitalisasi dalam pengelolaan parkir. Langkah ini dinilai penting guna menggali potensi retribusi parkir secara optimal.

"Digitalisasi diperlukan,"

"Selama ini kita melihat masih banyak potensi retribusi parkir yang hilang, terutama di lokasi-lokasi parkir liar. Ke depan, perlu evaluasi menyeluruh agar pengelolaan parkir, baik on street maupun off street, bisa lebih maksimal,” ujar Nova di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (1/7).

Nova mengatakan, saat ini DPRD juga sedang membahas persoalan parkir melalui Panitia Khusus (Pansus) Parkir. Salah satu rekomendasi utama adalah mendorong digitalisasi sistem parkir serta modernisasi peran juru parkir (jukir) di lapangan.

"Digitalisasi diperlukan. Juru parkir juga harus dibekali pelatihan agar mampu mengoperasikan sistem modern. Kita tidak bisa lagi bergantung pada sistem manual dengan tiket karcis yang rawan kebocoran," tegasnya.

Menurut Nova, sistem digital memungkinkan data transaksi parkir langsung terkoneksi dengan pusat data pemerintah. Dengan begitu, transparansi dan akuntabilitas pendapatan bisa terpantau secara real time.

"Kalau sistemnya digital, kita bisa tahu tiap hari berapa pemasukan dari parkir di ruas A, B, atau C. Ini akan sangat membantu Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi," jelasnya.

Menanggapi usulan penggunaan CCTV untuk mengawasi parkir on street, Nova menilai, hal itu bisa menjadi tahap lanjutan. Namun saat ini, prioritas utama adalah memastikan infrastruktur digitalisasi dan pelatihan SDM untuk juru parkir.

"Yang paling penting sekarang adalah alat digitalnya dulu disiapkan, kemudian pelatihan jukirnya," tandas Nova.